IT GOVERNANCE SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
Koordinasi antar instansi pemerintah merupakan kendala yang utama dalam penggunaan IT di negara Indonesia. Ditambah lagi, budaya untuk berbagi informasi antar institusi juga masih kurang, sehingga prioritas utama dalam pelaksanaan IT Governance di Indonesia khususnya di organisasi publiknya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan budaya sharing information.Koordinasi antar instansi pemerintah mengakibatkan kurang efisien dan efektifnya pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pemerintah.
Federal model bercirikan adanya keinginan atau motivasi untuk berbagi data dan informasi antar institusi. Seperti yang dikatakan oleh "Weill dan Ross (2004:89) bahwa the desire for shared data dan IT infrastructure is at the heart of federal model"
Federal model yang mengikutsertakan pimpinan di level daerah untuk berbagi informasi sangat tepat diaplikasikan di Indonesia.Peranan CEO (Chief Information Officer) harus ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik.Model yang paling tepat dengan latar belakang keadaan sektor publik kita yang memiliki lack of coordination dan lack of sharing information motive adalah Federal Model yang intinya menunjukkan adanya kerjasama antara pimpinan pusat dan unit terkait/ pemerintah daerah,dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT.Koordinasi dan sharing information menjadi landasan pelaksanaan IT governancenya.Mencari kesimbangan antara prioritas kebutuhan pusat dan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Chief Information Officer yang ditunjuk bertindak sebagai koordinator bagi seluruh IT governance di institusi-institusi publik di Indonesia.Yang dimaksud unit-unit di bawah pemerintah pusat adalah dapat saja berupa pemimpin pemerintahan daerah atau dalam asas dekonsentrasi berarti pemimpin unit pusat yang ada di daerah. Jadi, IT specialist dari kegiatan autsorching atau public private patnership dalam penggunaan IT hanya bersifat sebagi pelaku tambahan saja. Pemerintah tidak banyak tergantung kepada pemimpin-pemimpin proyek konsultan IT.Peraturan Daerah sebaiknya ikut pula memayungi pelaksanaan IT governance di tingkat pemerintahan tersebut.Adanya kejelasan kebijakan di tingkat kabupaten dan kotamadya.Memayungi pelaksanaan e-government, dan semua permasalahan yang berkaitan dengan “the dark side of IT”.
Menurut Weill dan Ross (2004:14), prinsip-prinsip penerapan IT Governance :
1.Simple artinya mekanisme pengimplementasikan IT governance mesti mendefinisikan dahulu tanggung jawab dan tujuan yang jelas dari tiap-tiap organisasi tersebut.
2.Transparan artinya mekanisme yang efektif dan proses yang jelas.
3.Kecocokan artinya harus mengikutsertakan individu-individu yang capable di bidangnya
Moore dalam Weill dan Ross (2004:191) tiga karakter utama berkaitan managemen TI di sektor publik, yakni lingkungan, kapabilitas dan value (nilai).Nilai terdiri dari pelanggan, penyedia keuangan, dan kekuatan politik.Kapabilitas adalah kemampuan organisasional dan kondisi eksternal organisasi.Public value yakni barang dan jasa barang publik dan modal.
Weill dan Ross (2004:214) IT governance di sektor publik memerlukan fokus yang lebih pada konsensus, dan transparasi.Kepemimpinan yang paling sesuai dengan kemajuan suatu IT Governance.
Dinyatakan oleh Weill dan Ross (2004:222-230) :
1.Pemimpinnya secara aktif mendesain pemerintahannya.
2.Pemimpinnya tahu kapan untuk melakukan pendesainan kembali manajemennya.
3.Senior Manager Level.
4.Ambil keputusan.
5.Berikan intensif, tepatnya reward system.
6.Lakukan IT governance pada setiap level organisasi.
7.Lakukan transparasi dan pendidikan.
E-ADMINISTRATION SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK
Arti luas konsep e-administrasi adalah sama dengan e-government, yakni pemanfaatan teknologi informasi
(seperti internet, telpon dan satelit) dan sistem informasi oleh institusi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya.
Dasar Hukum :
INPRES Nomor 3 TAHUN 2003 tentang Pelaksanaan E-Government oleh seluruh instansi publik di Indonesia.Undang-undang tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nomor 11 Tahun 2008.Implementasi e-administrasi oleh para pelayan masyarakat haruslah diterapkan tata kelola e-administrasiyang baik atau IT Governance dengan memperhatikan prinsip-prinsipnya.Dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan :
Dualisme arsip, baik yang elektronik maupun hardcopy (kertas) masih dilakukan kedua-duanya secara bersamaan, hal ini menimbulkan inefisiensi.Terbatasnya SDM yang melek IT dan infrastruktur e-administrasi.Digital divide masih lebar di Indonesia.Manajemen e-administrasi yang masih minim.Komitment pimpinan terhadap IT yang masih rendah.Tujuan penulisan ini untuk menjadi panduan stratejik pelaksanaan e-administrasi di organisasi publik,Peneliti berargumen bahwa e-administrasi yang baik di organisasi publik di Indonesia harus memperhatikan:
IT Governance (Tata Kelola) yang baik, faktor-faktor infrastruktur, sumber daya manusia, budaya organisasi dan komitmen pimpinan.Contoh :
Pembuatan laporan keuangan,recruiting pegawai dan mengevaluasi kinerja.Pelaksanaan SIMTAP (Sistem Manajeman Satu Atap) di Jimbaran, Sidoarjo,Gresik,Kutai Timur danTakalar.
SIMTAP merupakan sistem informasi administrasi berbasis web yang dipergunakan oleh kantor pemerintah daerah untuk melayani masyarakat.Layanan tersebut terintergrasi dalam sebuah basis data dalam lingkungan intranet.SIMTAP mampu mempermudah proses layanan oleh UPT, dapat menjadi alat kontrol pimpinan pemerintah daerah.Keuntungan SIMTAP :
Peningkatan kualitas pelayanan, pengurangan atau efisiensi kertas, akurasi data lebih tinggi,mengurangi kesalahan-kesalahan, semua proses akan menjadi trasnparanYang harus diperhatikan : data kelolanya (Information Technology Governancenya), infrastrukturnya, sumber daya manusianya, budaya organisasi dan komitmen pimpinannya.Pada intinya adalah bagaimana memenej pengunaan TI agar menghasilkan output yang maksimal dalam organisasi, membantu proses pengambilan keputusan dan membentu proses pemecahan masalah.
Definisi IT Governance menurut Weill dan Ross (2004:2)
IT Governance sebagai keputusan-keputusan yang diambil, yang memastikan adanya alokasi penggunaan IT
dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan IT Governance merefleksikan adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dengan memfokuskan pada kegiatan manajemen dan penggunaan TI untuk pencapaian organisasi.
IT Governance pada intinya mencakup pembuatan keputusan, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penggunaan TI, siapa yang mengambil keputusan, dan memanaje proses pembuatan dan pengimplementasian keputusan-keputusan yang berkaitan dengan TI.Suatu IT Governance yang efektif berarti penggunaan TI pada organisasi tersebut mampu meningkatkan dan mensinergiskan antara penggunaan TI dengan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi yang bersangkutan
Menurut Weill dan Ross (204:10),
suatu IT Governance yang efektif adalah yang mampu menjawab tiga pertanyaan berikut :
Keputusan-keputusan apa yang harus diambil Siapa yang harus membuat keputusan Bagaimana keputusan itu dibuat dan dikomando.Dari pertanyaan di atas, dapat disimpulkan, bahwa pengukuran kinerja IT Governance yang baik adalah dengan menghitung prosentase jumlah manajer yang dapat dengan akurat menjelaskan tentang pelaksanaan IT Governance
Insert skema...editing
Dari skema tsb. dapat dipahami bahwa untuk mengerti cara mendesain, melakukan proses komunikasi dan menindak lanjuti IT Governence yang efektif adalah dengan :
Menetapakan dgn baik dan tepat strategi organisasiOrganisasi harus memperhatikan perilaku organisasi dlm pengadopsian IT dlm OrganisasiPerhatian dan penanganan yang baik atas 6 (enam) asset organisasi : relationship asset, physical asset, intelektual property asset, human relatian asset, financial asset dan TI.Perhatian pada sasaran-sasaran pencapaian kerja tiap-tiap unit organisasiFEDERAL MODEL
Adalah salah satu governance archetypes dari enam erchetypes (business monarchy, IT monarchy, feudal, federal, duaopoly, dan anarchy) menurut MIT Sloan School Center of Information System Research (CSIR)
dalam buku Well dan Ross (2004:11). Hal ini berkaitan dengan tipe kepemimpinan yang biasa digunakan oleh pimpinan pada suatu organisasiSetiap archetype menunjukkan tipe orang-orang yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan IT,misalnya :
Business monarchy: top manajer
IT monarchy: IT specialist
Feudal: setiap unit/ bagian memiliki keputusan yang berbeda-beda
Federal : kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya, dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT.
IT duopoly : IT group dan satu kelompok lain
Anarchy : sentralistik satu orang pengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan (weill dan Ross, 2004:12)
Archetypes di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki ciri-ciri proses pengambilan keputusan yang berbeda dalam manajemen TI-nya.Didasarkan kepada tipe kepemimpinan yang ada pada organisasi yang bersangkutan.Federal model sajalah yang menunjukkan adanya keeratan koordinasi dan komunikasi antara institusi terkait dalam proses pengambilan keputusan IT-nya dan dalam manajemen TI-nya.
Keputusan – keputusan yg harus diambil dlm tiap-tiap architype dalam IT governance :
IT principles yakni menklarifikasi peranan IT pada organisasi.IT architecture yakni mendefinisasikan standar-standar IT.IT infrastructure yakni menentukan bagian dan pelayanan.Business application needs menentukan kebutuhan organisasi berkaitan dengan pengguna IT.IT invesment dan prioritasisasi menentukan prioritas barang yang akan dibeli dan berapa biaya yang akan dikeluarkan.Dapat dipahami bahwa dalam federal model, terjadi kerjasama dan koordinasi antara satu institusi dengan institusi yang lain dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan ITnya (keputusan tentang IT principles, IT architecture, IT infrastructur, business application needs, IT invesment dan prioritasisasi seperti di atas)
INFRASTRUKTUR, SUMBER DAYA MANUASIA, BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN PIMPINAN
Infrastruktur berarti keberadaan komputer dan peripheralnya telah mencukupi bagi kelangsungan pelaksanaan e-administrasi tersebut.Sumber daya manusia menjadi penting yaitu bagi yang melek teknologi dan informasi.
Budaya organisasi perlu diubah agar pengguna teknologi informasi tidak menjadi halangan atau malah ditakuti,
tetapi agar teknologi informasi dapat menjadi alat untuk pencapaian tujuan.Komitmen pimpinan berarti kemauan yang kuat yang diikuti oleh strategi-strategi organisasi yang mendukung terhadap pelaksanaan e-administrasi.
KESIMPULAN
IT Governance di sektor publik merupakan konsep yang masih relatif baru. IT Governance pada intinya adalah serangkaian kegoatan pengambilan keputusan dan penentuan framework akuntabilitas yang tepat dalam penggunaan IT pada organisasi.Infrastruktur Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi, dan Komitmen Pimpinan mempunyai peranan yang penting dalam efektivitas pelaksanaan e-administration.
Federal model adalah model yang paling sesuai diterapkan pada organisasi publik di Indonesia, berkaitan dengan peningkatan koordinasi, komunikasi dan sharing information antar institusi publik di Indonesia.
Federal model mengutamakan keikutsertaan pimpinan pusat dan tiap unit-unit terkait dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan IT dan akuntabilitas pelaksanaan IT pada organisasi publik.
Kebijakan yang terdesentralisasi dari pusat dan daerah tentang pelaksanaan IT governance, akan meningkatkan pelaksanaan IT Governance di organisasi publik di Indonesia.Contoh Kebijakan dalam bentuk perda di tingkat Kab/Kota akan meningkatkan secara stratejik peleksanaan IT governance, karena langsung menyentuh pada pelaksanaan pengambilan keputusan dan akuntabilitas pelaksanaan IT governance.
Daftar Pustaka
Budiati,A.(2004).improving E-goverment Implementation In Indonesia to Enchance the Goverment's Capasity to Serve,Unpublished Research Report,MPPM,Department of Management,Monash University,Melbourne.
Smith,R.F.I.& Teicher,J,(2004).Improving Govermance and Services: Can E-Government Help?,Melbourne:Monash University.
Weill,P.& Ross.J.W.(2004).IT Governmance,How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results,Boston:Harvard Business School Press.
Sumber :
Ayuning Budiati, Universitas Tirtayasa Banten.
Federal model bercirikan adanya keinginan atau motivasi untuk berbagi data dan informasi antar institusi. Seperti yang dikatakan oleh "Weill dan Ross (2004:89) bahwa the desire for shared data dan IT infrastructure is at the heart of federal model"
Federal model yang mengikutsertakan pimpinan di level daerah untuk berbagi informasi sangat tepat diaplikasikan di Indonesia.Peranan CEO (Chief Information Officer) harus ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik.Model yang paling tepat dengan latar belakang keadaan sektor publik kita yang memiliki lack of coordination dan lack of sharing information motive adalah Federal Model yang intinya menunjukkan adanya kerjasama antara pimpinan pusat dan unit terkait/ pemerintah daerah,dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT.Koordinasi dan sharing information menjadi landasan pelaksanaan IT governancenya.Mencari kesimbangan antara prioritas kebutuhan pusat dan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Chief Information Officer yang ditunjuk bertindak sebagai koordinator bagi seluruh IT governance di institusi-institusi publik di Indonesia.Yang dimaksud unit-unit di bawah pemerintah pusat adalah dapat saja berupa pemimpin pemerintahan daerah atau dalam asas dekonsentrasi berarti pemimpin unit pusat yang ada di daerah. Jadi, IT specialist dari kegiatan autsorching atau public private patnership dalam penggunaan IT hanya bersifat sebagi pelaku tambahan saja. Pemerintah tidak banyak tergantung kepada pemimpin-pemimpin proyek konsultan IT.Peraturan Daerah sebaiknya ikut pula memayungi pelaksanaan IT governance di tingkat pemerintahan tersebut.Adanya kejelasan kebijakan di tingkat kabupaten dan kotamadya.Memayungi pelaksanaan e-government, dan semua permasalahan yang berkaitan dengan “the dark side of IT”.
Menurut Weill dan Ross (2004:14), prinsip-prinsip penerapan IT Governance :
1.Simple artinya mekanisme pengimplementasikan IT governance mesti mendefinisikan dahulu tanggung jawab dan tujuan yang jelas dari tiap-tiap organisasi tersebut.
2.Transparan artinya mekanisme yang efektif dan proses yang jelas.
3.Kecocokan artinya harus mengikutsertakan individu-individu yang capable di bidangnya
Moore dalam Weill dan Ross (2004:191) tiga karakter utama berkaitan managemen TI di sektor publik, yakni lingkungan, kapabilitas dan value (nilai).Nilai terdiri dari pelanggan, penyedia keuangan, dan kekuatan politik.Kapabilitas adalah kemampuan organisasional dan kondisi eksternal organisasi.Public value yakni barang dan jasa barang publik dan modal.
Weill dan Ross (2004:214) IT governance di sektor publik memerlukan fokus yang lebih pada konsensus, dan transparasi.Kepemimpinan yang paling sesuai dengan kemajuan suatu IT Governance.
Dinyatakan oleh Weill dan Ross (2004:222-230) :
1.Pemimpinnya secara aktif mendesain pemerintahannya.
2.Pemimpinnya tahu kapan untuk melakukan pendesainan kembali manajemennya.
3.Senior Manager Level.
4.Ambil keputusan.
5.Berikan intensif, tepatnya reward system.
6.Lakukan IT governance pada setiap level organisasi.
7.Lakukan transparasi dan pendidikan.
E-ADMINISTRATION SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK
Arti luas konsep e-administrasi adalah sama dengan e-government, yakni pemanfaatan teknologi informasi
(seperti internet, telpon dan satelit) dan sistem informasi oleh institusi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya.
Dasar Hukum :
INPRES Nomor 3 TAHUN 2003 tentang Pelaksanaan E-Government oleh seluruh instansi publik di Indonesia.Undang-undang tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nomor 11 Tahun 2008.Implementasi e-administrasi oleh para pelayan masyarakat haruslah diterapkan tata kelola e-administrasiyang baik atau IT Governance dengan memperhatikan prinsip-prinsipnya.Dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan :
Dualisme arsip, baik yang elektronik maupun hardcopy (kertas) masih dilakukan kedua-duanya secara bersamaan, hal ini menimbulkan inefisiensi.Terbatasnya SDM yang melek IT dan infrastruktur e-administrasi.Digital divide masih lebar di Indonesia.Manajemen e-administrasi yang masih minim.Komitment pimpinan terhadap IT yang masih rendah.Tujuan penulisan ini untuk menjadi panduan stratejik pelaksanaan e-administrasi di organisasi publik,Peneliti berargumen bahwa e-administrasi yang baik di organisasi publik di Indonesia harus memperhatikan:
IT Governance (Tata Kelola) yang baik, faktor-faktor infrastruktur, sumber daya manusia, budaya organisasi dan komitmen pimpinan.Contoh :
Pembuatan laporan keuangan,recruiting pegawai dan mengevaluasi kinerja.Pelaksanaan SIMTAP (Sistem Manajeman Satu Atap) di Jimbaran, Sidoarjo,Gresik,Kutai Timur danTakalar.
SIMTAP merupakan sistem informasi administrasi berbasis web yang dipergunakan oleh kantor pemerintah daerah untuk melayani masyarakat.Layanan tersebut terintergrasi dalam sebuah basis data dalam lingkungan intranet.SIMTAP mampu mempermudah proses layanan oleh UPT, dapat menjadi alat kontrol pimpinan pemerintah daerah.Keuntungan SIMTAP :
Peningkatan kualitas pelayanan, pengurangan atau efisiensi kertas, akurasi data lebih tinggi,mengurangi kesalahan-kesalahan, semua proses akan menjadi trasnparanYang harus diperhatikan : data kelolanya (Information Technology Governancenya), infrastrukturnya, sumber daya manusianya, budaya organisasi dan komitmen pimpinannya.Pada intinya adalah bagaimana memenej pengunaan TI agar menghasilkan output yang maksimal dalam organisasi, membantu proses pengambilan keputusan dan membentu proses pemecahan masalah.
Definisi IT Governance menurut Weill dan Ross (2004:2)
IT Governance sebagai keputusan-keputusan yang diambil, yang memastikan adanya alokasi penggunaan IT
dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan IT Governance merefleksikan adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dengan memfokuskan pada kegiatan manajemen dan penggunaan TI untuk pencapaian organisasi.
IT Governance pada intinya mencakup pembuatan keputusan, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penggunaan TI, siapa yang mengambil keputusan, dan memanaje proses pembuatan dan pengimplementasian keputusan-keputusan yang berkaitan dengan TI.Suatu IT Governance yang efektif berarti penggunaan TI pada organisasi tersebut mampu meningkatkan dan mensinergiskan antara penggunaan TI dengan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi yang bersangkutan
Menurut Weill dan Ross (204:10),
suatu IT Governance yang efektif adalah yang mampu menjawab tiga pertanyaan berikut :
Keputusan-keputusan apa yang harus diambil Siapa yang harus membuat keputusan Bagaimana keputusan itu dibuat dan dikomando.Dari pertanyaan di atas, dapat disimpulkan, bahwa pengukuran kinerja IT Governance yang baik adalah dengan menghitung prosentase jumlah manajer yang dapat dengan akurat menjelaskan tentang pelaksanaan IT Governance
Insert skema...editing
Dari skema tsb. dapat dipahami bahwa untuk mengerti cara mendesain, melakukan proses komunikasi dan menindak lanjuti IT Governence yang efektif adalah dengan :
Menetapakan dgn baik dan tepat strategi organisasiOrganisasi harus memperhatikan perilaku organisasi dlm pengadopsian IT dlm OrganisasiPerhatian dan penanganan yang baik atas 6 (enam) asset organisasi : relationship asset, physical asset, intelektual property asset, human relatian asset, financial asset dan TI.Perhatian pada sasaran-sasaran pencapaian kerja tiap-tiap unit organisasiFEDERAL MODEL
Adalah salah satu governance archetypes dari enam erchetypes (business monarchy, IT monarchy, feudal, federal, duaopoly, dan anarchy) menurut MIT Sloan School Center of Information System Research (CSIR)
dalam buku Well dan Ross (2004:11). Hal ini berkaitan dengan tipe kepemimpinan yang biasa digunakan oleh pimpinan pada suatu organisasiSetiap archetype menunjukkan tipe orang-orang yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan IT,misalnya :
Business monarchy: top manajer
IT monarchy: IT specialist
Feudal: setiap unit/ bagian memiliki keputusan yang berbeda-beda
Federal : kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya, dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT.
IT duopoly : IT group dan satu kelompok lain
Anarchy : sentralistik satu orang pengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan (weill dan Ross, 2004:12)
Archetypes di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki ciri-ciri proses pengambilan keputusan yang berbeda dalam manajemen TI-nya.Didasarkan kepada tipe kepemimpinan yang ada pada organisasi yang bersangkutan.Federal model sajalah yang menunjukkan adanya keeratan koordinasi dan komunikasi antara institusi terkait dalam proses pengambilan keputusan IT-nya dan dalam manajemen TI-nya.
Keputusan – keputusan yg harus diambil dlm tiap-tiap architype dalam IT governance :
IT principles yakni menklarifikasi peranan IT pada organisasi.IT architecture yakni mendefinisasikan standar-standar IT.IT infrastructure yakni menentukan bagian dan pelayanan.Business application needs menentukan kebutuhan organisasi berkaitan dengan pengguna IT.IT invesment dan prioritasisasi menentukan prioritas barang yang akan dibeli dan berapa biaya yang akan dikeluarkan.Dapat dipahami bahwa dalam federal model, terjadi kerjasama dan koordinasi antara satu institusi dengan institusi yang lain dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan ITnya (keputusan tentang IT principles, IT architecture, IT infrastructur, business application needs, IT invesment dan prioritasisasi seperti di atas)
INFRASTRUKTUR, SUMBER DAYA MANUASIA, BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN PIMPINAN
Infrastruktur berarti keberadaan komputer dan peripheralnya telah mencukupi bagi kelangsungan pelaksanaan e-administrasi tersebut.Sumber daya manusia menjadi penting yaitu bagi yang melek teknologi dan informasi.
Budaya organisasi perlu diubah agar pengguna teknologi informasi tidak menjadi halangan atau malah ditakuti,
tetapi agar teknologi informasi dapat menjadi alat untuk pencapaian tujuan.Komitmen pimpinan berarti kemauan yang kuat yang diikuti oleh strategi-strategi organisasi yang mendukung terhadap pelaksanaan e-administrasi.
KESIMPULAN
IT Governance di sektor publik merupakan konsep yang masih relatif baru. IT Governance pada intinya adalah serangkaian kegoatan pengambilan keputusan dan penentuan framework akuntabilitas yang tepat dalam penggunaan IT pada organisasi.Infrastruktur Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi, dan Komitmen Pimpinan mempunyai peranan yang penting dalam efektivitas pelaksanaan e-administration.
Federal model adalah model yang paling sesuai diterapkan pada organisasi publik di Indonesia, berkaitan dengan peningkatan koordinasi, komunikasi dan sharing information antar institusi publik di Indonesia.
Federal model mengutamakan keikutsertaan pimpinan pusat dan tiap unit-unit terkait dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan IT dan akuntabilitas pelaksanaan IT pada organisasi publik.
Kebijakan yang terdesentralisasi dari pusat dan daerah tentang pelaksanaan IT governance, akan meningkatkan pelaksanaan IT Governance di organisasi publik di Indonesia.Contoh Kebijakan dalam bentuk perda di tingkat Kab/Kota akan meningkatkan secara stratejik peleksanaan IT governance, karena langsung menyentuh pada pelaksanaan pengambilan keputusan dan akuntabilitas pelaksanaan IT governance.
Daftar Pustaka
Budiati,A.(2004).improving E-goverment Implementation In Indonesia to Enchance the Goverment's Capasity to Serve,Unpublished Research Report,MPPM,Department of Management,Monash University,Melbourne.
Smith,R.F.I.& Teicher,J,(2004).Improving Govermance and Services: Can E-Government Help?,Melbourne:Monash University.
Weill,P.& Ross.J.W.(2004).IT Governmance,How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results,Boston:Harvard Business School Press.
Sumber :
Ayuning Budiati, Universitas Tirtayasa Banten.
Komentar