Pentingnya Renkon Banjir Kota Makassar

I.        PENDAHULUAN

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 Kelurahandengan 885 RW dan 4446 RTKetinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengansuhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makssar diapit dua buah sungaiyaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberangbermuara pada bagian selatan kota.

Bencana yang sering melanda wilayah Kota Makassar antara lain Banjir, Angin Puting Beliung/Angin Kencang dan Kebakaran Pemukiman. Bencana yang dominan adalah banjir. Banjir dengan skala besar  terjadi  tahun 2004 dan  awal tahun 2013 banji.

II.    KARAKTERISTIK ANCAMAN BANJIR

1.        Pengaruh Curah hujan

Hampir setiap tahunnya  beberapa bagian wilayah di Kota Makassar mengalami banjir. Banjir umumnya terjadi pada bulan Desember- Februari, yaitu pada saat curah hujan tertinggi pada setiap tahunnya.. Banjir besar yang pernah terjadi di antaranya adalah pada tahun 1967 dan tahun 1976, sedangkan pada tahun 1983 dan 1986 telah pula terjadi banjir yang walaupun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 1976. Banjir yang cukup besar yang terjadi di Kota Makassar beberapa tahun terakhir ini adalah yang terjadi pada tahun 1999, tahun 2000 dan Tahun 2013, dimana sebagian besar wilayah kota mengalami kebanjiran.

Grafik Rata-rata Curah Hujan di Kota Makassar selama 13 Tahun

2.       Perubahan peruntukan lahan  DAS

Meluasnya wilayah pemukiman di area DAS Tallo dan DAS Jeneberang menyebabkan tingginya aliran air permukaan yang bersumber dari limpahan curah hujan serta terkendalanya proses inpiltrasi ke dalam tanah akibat terhalang perkerasan jalan dan atap bangunan. Peningkatan aliran permukaan inilah yang menyebabkan banjir  dan melanda beberapa wilayah di Kota Makassar dan  terjadi semaki meluas. Ditinjau dari aspek perencanaan tata ruang kota Makassar Tahun 2005-2015 bahwa kawasan tersebut diperuntukkan  menjadi kawasan perumahan terpadu dan pergudangan serta peruntukan kawasan khusus yang tidak diikuti penataan Rencan Detail Tata Ruang (RDTR) zoning regulation, pengendalian perizinan, pengenaan sanksi dan sebagainya.

3.       Pengaruh Pasang Surut.dan Pemanasan Global

Pengaruh pasang surut air laut juga sangat besar terhadap sistem pembuangan utama kota diantaranya Sungai Tallo,  Sungai Pampang, Kanal Sinrijala, Kanal Jongaya serta  Kanal Panampu. Apabila curah hujan turun bersamaan dengan terjadinya pasang naik air laut, maka sistem aliran air yang melalui drainase kota akan terhambat sehingga menimbulkan banjir dan genangan pada wilayah tertentu yang ketinggiannya di bawah permukaan laut (dibawah elevasi 0).

4.      Pengaruh elevasi Permukaan

Topografi wilayah Kota Makassar  sebagian besar berupa dataran dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 % atau elevasi 0-30%.  Elevasi 0-2 meter mencapai 66% dari total luas wilayah kota Makassar, elevasi 2-5 meter mencapai 14% dari total kota Makassar dan elevasi 20-30 meter hanya mencapai 1,1% dari seluruh total kota Makassar. Ini menujukkan bahwa kota Makassar adalah kota cukup datar dan dikategorikan hampir seluruh wilayah Kota Makassar wilayah Rawan Banjir. 

5.       Sistem drainase

Secara umum alur jaringan drainase di Kota Makasar mengikuti ketinggian (kontur) dan mengikuti poia jaringan jalan Kota yang ada, dimana sistem pembuangan air hujan yang masih menjadi satu dengan sistem pembuangan air kotor. Sistem drainase campur ini, terlihat kurang menguntungkan untuk daerah yang landai, sehingga terjadi pengendapan dan penggenangan di dalam saluran yang menyebabkan bau dan pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Pada bagian lain, kondisi jalan yang relatif tinggi terhadap permukiman penduduk menjadikan saluran jalan hanya dapat dimanfaatkan sebagai saluran penampung limpasan air hujan dari badan jalan dan sebagai saluran pembawa, sedangkan saluran pembuangan dari permukiman melalui saluran yang dibuat sendiri dan dialirkan ke saluran drainase yang ada.

6.      Kebiasaan Masyarakat Membuang Sampah

Genangan/Banjir yang sering terjadi tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang kurang perhatian menjaga saluran/drainase perimer maupun drainase sekunder. Beberapa drainase kota hampir tersumbat diakibatkan sampah yang menutup seluruh permukaan drainase dan sedimen yang dapat menghambat laju aliran air hujan. Selain itu kurangnya pengawasan pemerintah mengenai pengembang perumahan yang  sengaja meninggikan pondasi kawasan namun tidak memperhatian elevasi permukaan kawasan sekitarnya dan kurangnya ruang terbuka hijau sehingga potensi genangan cukup tinggi.

7.       Tekanan Penggunaan Lahan

Kec. Tamalanrea, dan Kec. Biringkanaya yang dikembangkan sebagai Kawasan bandara terpadu, maritim terpadu, industri terpadu,  namun kecamatan yang berada di kawasan banjir tersebut tersebut mengalami desakan perubahan fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman disebabkan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk atau peroses urban yang sangat tinggi, sehingga ruang terbuka hijau juga semakin sempit.

8.      Sedimentasi

Pendangkalan yang terjadi pada muara sungai Tallo dan Jeneberang menyebabkan pendangkalan pada sungai Jeneberang serta pendangkalan pada pantai losari dan pelabuhan Makassar. Semua ini menjadi contoh nyata dan menjadi catatan penting bahwa ruang-ruang sungai perlu dilindungi dan mendapat perhatian dari pemerintah Kota Makassar.

Analisa data-data kejadian banjir di Kota Makassar di atas, maka  Penyebab Rawan Bencana Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kondisi alam, faktor peristiwa alam, dan aktivitas manusia. Beberapa aspek yang termasuk dalam faktor kondisi alam penyebab banjir adalah kondisi alam (misalnya letak geografis wilayah), kondisi toporafi, geometri sungai, (misalnya meandering, penyempitan ruas sungai, sedimentasi, serta pemanasan global yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya degradasi lahan, sehingga menambah luasan areal dataran rendah. Faktor Peristiwa Alam seperti ; a. Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan;  b. Air laut pasang yang mengakibatkan pembendungan di muara sungai;  c. Air/arus balik (back water) dari sungai utama;  d. Penurunan muka tanah (land subsidance);  Aktivitas Manusia diantaranya; a. Pembudidayaan daerah dataran banjir; b. Peruntukan tata ruang kawasan belum memadai dan tidak sesuai; c. Belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; d. Permukiman di bantaran sungai; e. Sistem drainase yang tidak memadai; f. Terbatasnya tindakan mitigasi banjir; g. Kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai;  h. Penggundulan hutan di daerah hulu; i. Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir; j. Elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

III.   KONTIJENSI BANJIR

Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi belum pastiterjadi. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum pasti tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Rencana kontinjensi lahir dari proses perencanaan kontinjensi yang melibatkan para pemangku kepentingan atau organisasi/lembaga yang bekerjasama secara berkelanjutan untuk merumuskan dan menyepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggung jawab dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak pada saat bencana terjadi.

Rencana kontijensi disusun dalam tingkat yang dibutuhkan. Perencanaan kontinjensi merupakan pra-syarat bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontinjensi sebelumnya, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan darurat bencana. Perencanaan kontinjensi akan membangun kapasitas sebuah daerah dalam penanggulangan bencana. Rencana kontijensi harus dapat menjadi dasar rencana operasi pada saat tanggap darurat bencana.

IV.     KESIMPULAN

Dengan Demikian dokumen Rencana ini sangat Penting dibuat sebagai acuan kebijakan dan strategi serta landasan operasional bagi semua pelaku penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana, khususnya tanggap darurat bencana banjir  secara efektif, efisien dan terpadu.