STRONG LEADERSHIP AND STRATEGIES

Diantara pemerintahan di ASIAN yang berkomitmen kuat dalam membangun infrastruktur ICT dan e-government menuju pemerintahan yang smart (smart government) adalah Pemerintahan Korea selatan. Presiden Korea selatan telah mengukir Strong leadership untuk mensupport program pengembangan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi (High speed networks). Menariknya pelaksanaan e-governance di koordinir langsung oleh presiden dan dibantu empat komisi atau departemen yang berkoordinasi dengan Presiden serta keempat komisi tersebut melakukan dukungan yang kuat untuk merealisasikan pembangunan e-management. 

Presiden dengan visi: realize world's best e-government in tune with the people untuk mewujudkan e-governance telah membentuk presidential committee on government information Srategy untuk melakukan mediasi, review, konsultasi dan evaluasi mengenai inisiatif e-government. Perwakilan kementerian (respective ministries) mendeploy atau memformulasikan dan mengimplementasikan perencanaan e-government project, menteri keamanan dan administrasi publik (MOPAS) membuat kebijakan e-government dan national informatioan society and  agency,  menyiapkan technical support (NIA) untuk merealisasikan project e-government. Presiden sebagai ketua presidential committee sangat serius mengontrol  dan memastikan semua project e-government agar berjalan dgn baik tanpa kendala dan hambatan. Selain itu setiap Pemerintah pusat dan lokal dibentuk CIO untuk mendedikasikan diri dalam mensupport implementasi ICT, serta memanfaatkan orang-orang berspesialisi untuk mensupport e-government pada setiap organisasi atau agency.

Ada tiga tahapan yang sangat penting korea selatan membangun e-governance di pemerintahan pusat dan lokal yaitu tahun 1980-1990 pembangunan jaringan backbone dan digitization project, tahun 2000-2005 melakukan promosi 11 jenis pelayanan seperti : pelayanan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan rumah dan keluarga yang terdiri 32 tipe informasi melalui pelayanan masyarakat secara online (G4C)  e-civil service, e-procurement dan 31 jenis pelayanan  seperti HR, criminal justice, GIDC dan sebagainya. Tahun 2010 perencanaan kerangka kerja informasi nasional seperti standar pelayanan smart gov. open untuk partisipasi dan komunikasi dan gov 3.0 untuk shareing data dan pelayanan terpusat. 

Kunci Pencapaian e-government yaitu: 1) pemerintahan yang transparans dan efisiens (G2G) dengan mengupayakan proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang transparan melalui aplikasi internet dan mobile On-Nara BPS serta standardisasi pelayanan publik untuk Pemerintah pusat dan lokal, 2) peningkatan kualitas pelayanan publik (G4C) berupa pelayanan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penduduk, rumah dan keluarga yang terdiri 32 tipe informasi melalui pelayanan masyarakat secara online (G4C),  layanan pajak elektronik melalui HTS (Home Tax service) dengan aplikasi e-Tax , pelayanan kesejahteraan disesuaikan dgn tanggungan melalui NWP (nasional welfare portal), 3) memajukan infrastruktur melalui badan informasi dan komputerisasi nasional dan Pembangunan kerangka legislasi e-governance.

Support e-government yaitu  adanya system promosi yang terkoordinasi dan terintegrasi antar departemen pemerintahan melalui project MOSPA's e-government dengan tahapan yaitu 1) pemilihan project sesuai kebutuhan masyarakat melalui portal Pemerintah yang terintegrasi dgn setiap departemen, adanya shareing informasi dan kontribusi sektor publik, 2) perencanaan sumber keuangan dengan Scope supporting setiap departemen melakukan project yang di telah diseleksi, 3) perencanaan project, 4) manajemen project, 5) manajemen perencanaan, 6) cek performance atau review project planning ditahun berjalan. 

Kunci sukses keberhasilan pelaksanaan e-government yaitu 1) pemerintahan yang kuat dan pendekatan strategis, 2) keberlanjutan investasi pelaksanaan e-government, 3) IT governmemt, 4) perubahan Management di kantor pelayanan publik dalam mengikuti kondisi  lingkungan e-governance, 5) teknologi pendukung, 6) dinamisasi dan kreativitas orang Korea.

Service publik e-government system telah terintegrasi dan bersinergi dengan seluruh departemen dalam satu portal Pemerintah. Misalnya pelayanan passport atau KTP, cukup mengisi form dan melampirkan photo, maka setiap departemen akan terhubung (read /link data) mengenai catatan atau rekaman status seseorang sehingga penerbitan passport atau KTP dapat diterbitkan dalam  waktu yang singkat dengan mudah, kecuali jika ada catatan kriminalitas. Pelayanan ini sama dengan dokumen lainnya yang berkaitan dengan seseorang, bangunan rumah, keluarga, atau catatan sipil serta catatan pekerjaan, gaji, beasiswa dan sebagainya.

Korea selatan telah membangun TIK  yang berbasis pelayanan publik terintegrasi dengan e-gov ke seluruh departmen terkait catatan atau rekaman sipil, official government, dan kepolisian dengan internet mobile (open data). Namun data dan informasi atau hal yang masih dirahasiakan, diakses pada jaringan yang berbeda dan hanya dapat diakses oleh official governance atau personal tertentu saja. 

Kesuksesan Strategic ICT yang telah dilaksanakan Korea dengan berbagai inovasi seperti 1) Infrastruktur penghubung TIK seperti broadband, Cloud, SNS, IOT dsb, 2) open data dengan portal data Pemerintah (government data portal),  database bangunan nasional (building of national database), 3) inovasi infrastruktur seperti affiliasi project R&B antara industri, Academy dan Pemerintah, 4) komputerisasi pendidikan nasional di sekolah dan keluarga, 5) sharing pelayanan menuju pelayanan publik seperti service IT melalui GEAP dan spesial Tax forte, 6) kerangka institusi, legal dan hukum seperti kerangka aksi penginformasian dengan e-government, issu keamanan dan perivacy, membangun dan menstabilisasi kebutuhan Pembangunan,  7) culture dan lingkungan sosial untuk pemanfaatan ICT, 8) skema efektivitas ICT Pemerintah.

Prinsip pencapaian e-government melalui 1) reformasi proses kerja di Pemerintah dari berbasis Kertas menuju data elektronik dan dari proses pelayanan satu arah menuju proses pelayanan terintegrasi, 2) reformasi pelayanan service dengan pelayanan banyak pintu, face to face, harus ada kunjungan menjadi pelayanan satu titik, tidak ada kunjungan, namun dilakukan secara online, 3) reformasi manajemen sumber daya informasi dari manajemen Source secara departmen menjadi Pemerintahan dengan departemen yang lebih luas dan standar tersendiri tersendiri menjadi standar umum.

Indonesia pada prinsipnya memiliki kebijakan pelayanan publik yang lebih dinamis, namun disayangkan infrastruktur TIK belum dapat menjangkau ke seluruh pelosok tanah air dan belum adanya kerangka kebijakan dan jaringan terintegrasi (e-Management) yang memberikan pelayanan publik terpusat. Masih adanya regulasi dan ego sektoral untuk membuka data informasi (open data) dalam mewujudkan pelayanan single id. Perencanaan pelayanan terpusat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih tugas dan pemubaziran anggaran, manajemen Program tidak diajukan berdasarkan waktu dan anggaran. Perlunya inovasi dalam merancang strategi yang mumpuni, Change boxes and line atau Change work system, Support Presiden Indonesia yang lebih nyata dan harus lebih kuat mengontrol pelayanan integratif tersebut..semoga dalam waktu singkat bisa tercapai..amiin

Ditulis : 6-10 oktober 2015 selama mengikuti program invitation TOT kerjasama Koica korsel dan indonesia di seoul 🇰🇷

Sumber : rangkuman materi e-goverment korea selatan

 Insert  gambar : profesor John oh Ph. D, PE dari Namseoul university